Categories
Dunia Ponsel

Asus ROG Phone 3 Masih Tersendak Registrasi IMEI

Drama kapasitas mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR) tak kunjung usai, proses registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) seperti diketahui masih menghambat, setidaknya hal inilah yang dialami Asus untuk perangkat andalnya, ROG Phone 3.

Sebelumnya Muhammad Firman selaku Head of Public Relations and e-Marketing Asus pada Kamis, (4/11) mengkonfirmas kepada Selular.ID jika ROG Phone 3 masih tersandung registrasi IMEI, yang membuat kurang lebih 10 persen dari jumlah ponsel itu pada SIM 2 nya tidak mendapat sinyal.

“Angka pastinya jumlahnya user yang komplain kami belum susun dari semua sumber, tapi sejauh ini sekitar 10 persen itu tadi,” lanjut Firman.

Lebih lanjut, Firman mengaku sejauh ini hanya memiliki akses terbatas ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin), “jadi kita tektokanya hanya sampai sana, dan kemudian selanjutnya Kemenperin yang submit semua data IMEI,  Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dan lain-lain ke Kominfo, Untuk sparepart yang mengandung IMEI, sudah kita daftarkan juga bersamaan dengan unit smartphone yang beredar di Indonesia. Dan terus terang kami tidak mendapatkan kabar apa-apa dari Kominfo, soal progress mereka sampai mana? Terakhir kita dapat update, kabarnya Kominfo butuh 3 bulan untuk membereskan masalah CEIR ini,” tutup Firman.

Sebelumnya Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, Senin (12/10) menyatakan mesin CEIR selama ini berjalan normal dan baik-baik saja. Data IMEI perangkat HKT produksi dan impor terbaru sampai dengan tanggal 10 Oktober sudah dimasukkan ke CEIR. Sedangkan Pemerintah memberlakukan pengendalian IMEI mulai Selasa, 15 September 2020.

Sebagai pusat pengelolaan informasi IMEI, mesin CEIR dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Kebijakan pengendalian IMEI ditujukan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.